Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar Polres Jakarta Utara (Jakut) segera menemukan pelaku.

Penurunan target bauran EBT ini hanya sekedar kamuflase agar capaian kinerja Pemerintah terkesan berhasil atau setidaknya capaian yang diperoleh tidak terlalu jauh terpaut dengan targetnya.

Jadi sekali lagi pelayanan oke, tetapi perlu diperhitungkan juga pendidikan kepada masyarakat ini perlu, karena kalau semakin lama kan itu harus semakin cerdas orang-orang itu harus semakin peduli terhadap hal itu.

Saya ingin mengingatkan dalam konteks Pemilu 2024 ini, terkait dengan SIREKAP, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya. Sirekap menjadi alat bantu saja, alat pembanding. Karena alat bantu dan pembanding maka tidak menjadi suatu yang harus, seakan menjadi wajib. Resminya tetap yang konvensional.

Problemnya, banyak honorer yang sudah lama mengabdi belum masuk data dapodik, di sini jadi celah pungli. Ini kan masalah-masalah ini jadi makin menumpuk. Jika masalah anggaran, Komisi X bersama Kemendikbudristek dan Kemenkeu telah sepakat menganggarkan 19-21 triliun per tahun untuk membayar guru PPPK.

Perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengkualifikasikan (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi. Karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status PPPK.

Tetapi bagi kami tidak hanya bagus dari aspek ramah lingkungan, namun juga yang harus diingat bagaimana affordability atau ketersediaannya yang mudah dijangkau, mudah didapatkan. Serta yang terpenting tidak memberatkan masyarakat, artinya terjangkau untuk daya beli masyarakat.

Komisi V meminta Kementerian PUPR beserta seluruh operator Jalan Tol agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang.

Komisi X DPR RI menerima aspirasi Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI).