Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid yang menjadi narasumber mengakui bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada prinsipnya adalah untuk memberi ruang bagi hak asasi manusia sesuai pasal 28A sampai 28J UUD NRI Tahun 1945. 

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998 adalah adanya perubahan atau amandemen UUD Tahun 1945

HNW mengajak kepada masyarakat agar melaksanakan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, agar bangsa Indonesia tetap utuh dan bersatu.

Agar calon Presiden Indonesia betul-betul sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945, kata Lukman Edy, maka calon presiden harus diusulkan oleh partai politik

Sebagai pegangan hidup bangsa, Oesman Sapta juga menekanka agar anggota Hakka ikut mengamalkan, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Pimpinan DPR memandang perlu adanya keberanian seorang presiden untuk mengamendeman UUD 1945 yang ke-lima. Hal itu untuk memperkuat cabang-cabang dari kekuasaan yang ada di tanah air.

Para ulama dan santri serta umat Islam harus berada di garda terdepan dalam mengawal dan menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Irgan mengharapkan melalui Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) masyarakat Indonesia yang beragam terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya ini sebagai bangsa yang besar.

Jika cukai rokok Rp77 triliun dialokasikan pada pembiayaan kesehatan, maka seluruh rakyat Indonesia akan merasakan manfaat langsung dari cukai rokok dengan memenuhi perintah UUD 1945.

Mendagri Tjahjo Kumolo geram mendengar ada anggota DPR yang menyebut Presiden Jokowi telah melanggar UUD 1945 terkait penerbitan Perppu tentang Ormas.