Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi terkait tenaga kerja asing (TKA) dinilai tidak masuk akal. Sebab, ditengah TKI sedang kesulitan mencari pekerjaan, pemerintah justru memberi kelonggaran bagi para TKA.

Semboyan "kerja, kerja, kerja" yang digaungkan pemerintahan Presiden Jokowi dinilai sebagai kesalahan besar. Sebab, semboyan tersebut mengajak kepada seluruh warga negara untuk berhenti berpikir.

Klaim pemerintah soal Perpres No. 20/2018 tentang tenaga kerja asing (TKA) yang diterbitkan Presiden Jokowi untuk melindungi tenaga profesional dinilai hanya omong kosong.

Demi memuluskan kepentingan investasi asing, pemerintahan Presiden Jokowi dinilai mengorbankan kepentingan buruh lokal. Ini membuat kehidupan buruh menjadi suram.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendukung kebijakan Presiden Jokowi dalam menerbitkan Perpres tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diterbitkan Presiden Jokowi dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap Undang-Undang (UU) yang berlaku di tanah air.

Presiden Jokowi tak mau menanggapi soal beredarnya rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PT PLN Sofyan Basir.

Hasto percaya diri alias `pede` rekaman percakapan tersebut tidak akan mempengaruhi elektabilitas Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi akan menjadi sasaran tembak kampanye negatif pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang. Sebagai calon incumbent, Jokowi menjadi sasaran empuk kampanye negatif para lawan politiknya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat ajakan untuk bergabung mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Namun, PKS menolak ajakan tersebut.