Tanpa langkah konkret, pemulihan akan terus bersifat administratif dan gagal menghadirkan keadilan substantif bagi korban pelanggaran HAM berat.

Banyak hal yang membingungkan. Dalam LHP itu ada beberapa item yang tidak diakui. Ini yang paling menyakitkan bagi saya sebagai pelaku ekonomi kreatif.

Awalnya saya diperiksa pada Maret 2025, dan pada saat itu prosesnya menurut saya berjalan baik, tidak ada yang mencemaskan.

Perlu pendekatan lintas sektor, mulai dari aspek hukum, ekonomi digital, ketenagakerjaan, hingga pariwisata.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak menjadi PHP kepada rakyat dalam kebijakan energi terkait harga BBM.

Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak selama proses hukum yang dijalaninya.

Komisi III DPR mengingatkan agar kurikulum yang diterapkan pada lembaga pendidikan kepolisian mampu menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas.

Komisi I DPR RI menyoroti peluang kerja bagi TKI di Siprus yang dinilai terbuka lebar, seiring kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor jasa.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.

WFH ini harus dipastikan mampu menekan konsumsi BBM, namun di sisi lain produktivitas ASN tetap terjaga dalam memberikan pelayanan publik.