Pemerintahan Presiden Jokowi diminta bergerak cepat untuk membantu para korban gempa yang terus menimpa NTB. Dimana, akibat guncangan gempa berturut-turut beberapa waktu lalu mengakibatkan sebanyak 469 korban meninggal dunia dan ribuan lula-luka.

Dalam rangka mengantisipasi adanya dana "haram" atau dana gelap membiayai kontestasi Pilpres 2019, langkah cawapres Sandiaga Uno untuk membiayai dana kampanye mendapat apresiasi.

Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah bicara soal angka kemiskinan era pemerintahan Presiden Jokowi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mekuncurkan sebuah buku berjudul "Mengapa Indonesia Belum Sejahtera?". Ide awal buku tersebut muncul dari kegelisahan sejak lama terhadap situasi dan kondisi bangsa saat ini.

Pemerintah pusat diharapkan mengambil bagian lebih aktif dalam penanganan gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (5/8) malam.

Ketika melakukan kunjungan ke lokasi gempa di Lombok, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menemukan banyak bantuan berupa mie instan untuk para korban. Sementara banyak anak-anak yang membutuhkan bantuan gizi.

Pimpinan PKS diminta untuk menyerah dan tunduk pada putusan hukum yang sudah final. Hal itu terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi DPP PKS atas pemecatan Fahri Hamzah.

Setelah menang kasasi di Mahkamah Agung (MA) atas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah akan konsultasi dengan Anis Matta untuk membenahi partai yang sudah lama dibesarkannya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah melakukan pengrusakan terhadap partai dakwah tersebut secara masif. Hal itu berimplikasi terhadap citra PKS yang semakin memburuk jelang Pemilu 2019.

Pimpinan PKS diminta segera sadar atas situasi dan kondisi partai saat ini. Permintaan itu disampaikan kader PKS menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi atas pemecatan terhadap Fahri Hamzah.