Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta masukan masyarakat terkait penyusunan RUU KUHAP

RAPBN Tahun Anggaran 2026 yang disusun tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi harus menjadi alat pertahanan ekonomi di tengah tensi dan dinamika geopolitik dan geo-ekonomi global yang terus bergerak dinamis.

Ya kita lihat saja dulu. Tapi semua solid. Hanya soal persiapannya ini. Kan baru pemilu, baru pilkada.

Tiga rancangan undang-undang usul DPR RI, tiga rancangan undang-undang usul pemerintah dan dua rancangan undang-undang kumulatif terbuka

Kita dihadapkan pada tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak, perang tarif perdagangan, konflik geopolitik yang masih tinggi, dan dinamika global lainnya, yang dapat berdampak pada kondisi dalam negeri baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya.

Jadi, bukan kehendak, melainkan aturannya begitu. Bidang, tugas, dan fungsinya, komisinya, mitra kerjanya apa, dialah yang akan bekerja.

Setiap hari kita mendengar, membaca berita atau informasi, dan mungkin bahkan mengetahui langsung soal kasus kekerasan seksual yang memilukan dan mengiris hati. Kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terus menggunung ini menjadi PR kita bersama.

Akan memperlancar komunikasi, meneduhkan suasana, dan banyak hal bisa diselesaikan karena adanya pertemuan informal penuh keakraban, silaturahmi itu baik dan akan membawa berkah.

Selain potongan 30 persen yang kami dorong menjadi 10 atau 15 persen, menurut saya ini penting kaitan undang-undang yang mengatur transportasi online sehingga ada proteksi, baik pengusaha, pengemudi, maupun penumpang ojol ini punya payung hukum yang jelas.