Isu (BUMD) ini menarik bagi Komisi II, kalau memang perlu kita susun instrumen Pak, Pemerintah Pusat bisa me-review, melakukan evaluasi, daerah bisa bikin (BUMD), tapi kalau dari review kita tidak bagus ya dibubarin.

Rencana program dan anggaran tersebut harus dilaporkan kepada Komisi VII DPR RI setelah dilakukan efisiensi.

Program Kerja dan Kegiatan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan diarahkan pada membuat laporan evaluasi kinerja Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan, membuat laporan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan; dan membuat Laporan Kinerja Lembaga Penjamin Simpanan.

Komisi XIII menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atlet sepak bola atas nama Sdr. Tim Henri Victor Geypens, Sdr. Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Sdr. Ole Lennard ter Haar Romenij untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan sepak bola nasional Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi jajaran pengurus yang telah menyelenggarakan bazar tersebut.

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan komitmennya untuk mencari solusi atas ketidakpastian status pegawai honorer.

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 menyalahi aturan.

Anggota Komisi VII DPR RI Meutya Citra Wardani menyatakan keprihatinannya terhadap keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg di sejumlah warung.

Ini kan artinya terlambat, aturan pembelian di pangkalan resmi sudah diberlakukan tetapi warga atau pedagang yang menjadi pangkalan resmi masih  belum ditetapkan.

Menurut saya ini harus dikaji ulang. Karena yang salah kan bukan persoalan penyaluran sampai tingkat penerima, dikarenakan oleh aturannya.