Penembakan terhadap warga sipil di tengah invasi Rusia ke Ukraina kembali terjadi. Natalia Mykolaivna mengklaim menjadi korban penembakan secara sengaja dari militer Rusia.

Bogner yang mengerahkan sekitar 60 pemantau mengatakan misi tersebut tidak memiliki perkiraan yang tepat tetapi sedang bekerja untuk mengumpulkan lebih banyak informasi.

Kondisi ini disebabkan semakin memburuknya dua indikator dalam demokrasi di Indonesia. Yaitu budaya politik dan kebebasan sipil. Ini mungkin sangat cocok bila kita kaji dari buku yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati.

Para peneliti di Ukraina telah mendokumentasikan penggunaan taktik yang sama seperti di Suriah dan Chechnya, termasuk serangan terhadap warga sipil dan penggunaan senjata yang dilarang berdasarkan hukum internasional.

Militer dan polisi Myanmar sengaja membunuh warga sipil antipemerintah dalam enam bulan terakhi, setelah kudeta pada Februari 2021 lalu. Demikian laporan Nowhere is Safe, yang menyebut kebijakan itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Orientasi tersebut diharapkan dapat mengenal karakter kerja dan tata kelola kelembagaan DPD RI. Untuk itu pada kesempatan orientasi ini semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya agar CPNS bisa memahami DPD RI seperti apa.

Sebagian besar korban ini disebabkan oleh penggunaan senjata peledak di daerah berpenduduk dengan daerah dampak yang luas.

Klaim Biden bahwa Presiden Vladimir Putin adalah penjahat perang karena menyerang Ukraina adalah pernyataan yang tak termaafkan oleh pemimpin negara yang telah membunuh warga sipil dalam konflik di seluruh dunia.

AS juga akan memasok 9.000 sistem anti-baju besi, pesawat tak berawak dan 7.000 senjata ringan seperti senapan mesin, senapan dan peluncur granat yang akan membantu warga sipil yang berjuang untuk mempertahankan negara mereka.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh berkaitan dengan organisasi terorisme, atau organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah. Sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang terpapar paham radikalisme.