Hal ini disampaikan setelah Mendikbud melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/1).

Namun penghapusan SKTM bukan berarti meniadakan kesempatan bagi siswa tidak mampu untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta sekolah menyetop pengangkatan guru honorer.

Menurut Mendikbud, materi yang diterima siswa didik saat ini sudah sarat beban, sehingga penambahan mata pelajaran dalam kurikulum dinilai akan bersifat kontraproduktif.

Di saat pusat berkeinginan adanya pemerataan kualitas pendidikan melalui zonasi guru, pelaksanaan kebijakan di daerah belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Pasalnya, setiap tahun jumlah guru pensiun mencapai puluhan ribu, sehingga kebutuhan terhadap guru pengganti pun sangat besar.

Muhadjir Effendy menyebut zonasi guru bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan jumlah guru di beberapa daerah

Muhadjir menjelaskan, kendati masih menjadi yang tertinggi, TPT SMK turun 0,17 persen dari 11,41 persen pada tahun lalu, menjadi 11,24 persen tahun ini.

Capaian positif ini menurutnya dapat mengurangi kesenjangan dalam penyediaan akses dan pendidikan berkualitas, untuk populasi atau daerah yang terisolasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap, rekrutmen PPPK bisa dimulai pada akhir tahun ini.