Kalau secara aturan, memang seharusnya Menteri Agama harus hadir. Karena memang di situ (UU) eksplisit (menjelaskan) evaluasi harus dihadiri langsung oleh Menteri Agama. Artinya memang menteri tidak mematuhi undang-undang.

Pimpinan MPR Dorong Mantan Presiden Soeharto dan Gus Dur Diberikan Gelar Pahlawan Nasional

Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya bertambah, tetapi apa benar kementerian bertambah? Kami juga belum tahu. Jadi, menurut saya belum bisa diputuskan periode ini. Silakan saja periode ke depan.

Saya kira melihat jasa-jasa Gus Dur mempertahankan pluralisme, mencairkan hubungan agama dan negara, itu menjadi cukup alasan yang kuat untuk di MPR ini memberi rekomendasi.

Apanya yang dikhawatirkan? siapa yang punya (legal standing), enggak ada lagi kan. Semuanya sudah selesai.

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gus Muhaimin

PKB Minta MPR Terbitkan Surat Penegasan TAP MPR II/2001 soal Gus Dur Tak Berlaku Lagi

Gus Halim: Program Jaga Desa Sukses Awasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Percepatan Pembangunan