Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membongkar alasan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyingkirkan dirinya dari partai. Alasannya, PKS ingin masuk koalisi pemerintahan Jokowi.

Sistem kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menjadi ancaman dalam kontestasi Pemilu 2019. Dikhawatirkan PKS tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen di Pemilu 2019.

Pernyataan capres nomor urut 01 Jokowi yang menyebut Partai Gerindra sebagai penyumbang terbanyak caleg mantan koruptor dinilai tidak tepat.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyampaikan perlunya penguatan kembali perencanaan dan pembangunan antara Kabupaten dan Kota Bogor melalui Bogor Economic Summit (BES), selain juga penyelesaian isu-isu utama yang harus disikapi bersama

KPU telah merilis sebanyak 49 Caleg dari mantan terpidana korupsi. Dari 16 partai peserta Pemilu 2019, hanya PKB, NasDem, PPP, dan PSI yang tidak mengusung Caleg mantan koruptor.

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham disebut ikut dalam pertemuan di Kantor pengusaha Johannes Kotjo di Graha BIP Jakarta sebanyak dua kali.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menginginkan agar Idrus Marham selaku Sekjen Partai Golkar saat itu mendapat bagian dari suap proyek PLTU Riau-1.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengaku terdakwa Idrus Marham turut serta dalam pertemuan kedua di kediaman Dirut PLN Sofyan Basir.

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah mempermalukan partai, apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri diduga terlibat dalam persekongkolan atas pembangkangan terhadap hukum.