Menutup Masa Sidang III Tahun 2025–2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR tengah mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Evaluasi tersebut bukanlah sekadar catatan, melainkan menjadi bahan perbaikan kinerja ke depan untuk pengelolaan keuangan negara yang semakin baik.

Dalam konteks inilah, pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat.

Maaf, kami melihat bahwa MKMK ini tidak konsisten dalam persoalan ini, contoh kasus Ketua MK yang dilaporkan tapi kemudian itu di-dismiss.

Proses pemilihan Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI Sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Apabila eks Kapolres Bima tersebut terbukti melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dijatuhi hukuman lebih berat dibanding pelaku pidana biasa.

Menurut saya tindakan ini tidak bisa dibenarkan karena sudah melanggar hak-hak pribadi seorang anak dan ini malah jumlahnya sangat banyak sekali.

Jangan sampai lembaga etik justru menimbulkan kegaduhan institusi. Kearifan dan kebijaksanaan itu penting demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

Kami berharap hal ini tidak terjadi karena tentu saja individu seorang anak dipermalukan sedemikain rupa.

Mahkamah Agung Malaysia pada Selasa (10/2) memulihkan kembali vonis korupsi dan hukuman penjara enam tahun terhadap mantan ketua badan sawit, Mohamad Isa