Parade Kebhinnekaan bertajuk "Kita Indonesia" yang dikordinir sejumlah partai politik (Parpol) dan ormas dinilai telah melanggar Perda DKI Jakarta.

Pansus RUU Pemilu dan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang (UU) Partai Politik (Parpo) dan UU MPR, DPD, dan DPRD (MD3).

KPK sejak berdiri pada tahun 2003 silam sudah menangkap memenjarakan lebih dari 600 koruptor

Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar setengah dari dana partai politik (parpol) dibiayai oleh negara dinilai positif.

KPK merekomendasikan agar setengah dana Parpol dibiayai oleh negara dan sisanya ditanggung oleh partai. Hal itu berdasarkan kajian terkait penguatan partai.

Menurut Lucius, dengan adanya rekomendasi dari hasil kajian KPK, maka akan menjadi senjata bagi parpol ke depannya

Kajian KPK juga meliputi pembentukan etik di dalam partai, pola rekrutmen, dan sistem kaderisasi terbuka.

Partai politik (parpol) peserta Pilkada DKI Jakarta 2017 diminta untuk tetap waspada terhadap potensi kecurangan yang kemungkinan besar terjadi.

Parpol pengusung Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai telah mengabaikan para ulama dan umat muslim.

Laode mengutarakan, perlu dukungan semua pihak untuk revisi PP Nomor 5 tahun 2009 itu