Zainuddin Maliki menilai kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah tepat dan relatif bagus.

Komisi X DPR RI mengingatkan Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek untuk segera membentuk atgas Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sekarang tugas pemerintah merespons apabila temuan Ombudsman merujuk adanya pelanggaran administratif oleh guru dan pejabat-pejabat terkait. Kita pantau, kalau perlu sehabis reses bikin Panja PPDB.

Kisruh PPDB, Menko PMK Larang Sekolah Terima Siswa Titipan

Maka, Komisi X mendesak pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek (Nadiem Anwar Makarim) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Kualitas sekolah belum merata. Sehingga, banyak orang tua siswa yang membuat surat keterangan domisili sementara

Butuh Transparansi dan Pengawasan Efektif dalam Sistem PPDB yang Baik

Dirjen PAUD Dikdasmen, Iwan Syahril, mendapatkan laporan orang tua kaya yang mendaftarkan anaknya melalui Jalur Affirmasi dalam PPDB.

Kita ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak Kemendikbud. Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai.

Nadiem Anwar Makarim melarang keras penyelenggaraan tes baca tulis hitung (calistung) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat sekolah dasar (SD).