Dalam lembar akhir laporan tersebut ada tanda tangan Marsudi Hanafi, ketua TPF saat itu yang menyatakan salinan tersebut sesuai dengan laporan asli.

"Presiden perlu mencopot Jaksa Agung jika tidak mau menyelesaikan kasus Munir dan tidak mau mengajukan PK atas kasus Muchdi PR," ujar Al Araf.

Kemenkumham menyerahkan pemeriksaan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono kepada Kejagung terkait kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalid.

Dokumen TPF Munir tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Namun, hanya sebagai landasan dasar dalam mengungkap.

Semua pihak yang diduga terlibat atas pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib harus diperiksa, termasuk mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono.

Presiden Jokowi dipastikan melanjutkan pekerjaan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tertunda.

‎PDI Perjuangan (PDIP) mengecam pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan terkait hilangnya dokumen TPF kematian Munir.

Rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM Munir Said Thalib menjadi ujian reformasi hukum yang digaungkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak akan mampu bersaing dengan Jokowi.

Presiden ke enam SBY diminta untuk bertanggung jawab atas hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.