Seluruh aspirasi tersebut telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan, kedaulatan tidak diletakkan pada kehendak perseorangan atau kekuasaan semata, melainkan pada rakyat.

Komisi X DPR RI menilai kebutuhan riil peserta didik harus menjadi dasar dalam menentukan penerima PIP dan KIP.

Tanggal 1 September menjadi momen bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baleg DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.

Komisi VIII DPR RI menyoroti minimnya peralatan perlindungan bagi relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.

Komisi VIII DPR RI mengawal kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat yang mencapai Rp17,89 triliun.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion Syamsuddin Rogo, menyoroti permasalahan warga negara asing (WNA) di Bali yang terus berulang dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan KDKMP tidak boleh berhenti pada pembentukan badan hukum dan pembangunan gerai.