KPK sejak berdiri pada tahun 2003 silam sudah menangkap memenjarakan lebih dari 600 koruptor

Pansus RUU Pemilu dan pemerintah sepakat untuk merevisi Undang-Undang (UU) Partai Politik (Parpo) dan UU MPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Parade Kebhinnekaan bertajuk "Kita Indonesia" yang dikordinir sejumlah partai politik (Parpol) dan ormas dinilai telah melanggar Perda DKI Jakarta.

Selain itu, Setya juga menjelaskan soal sejumlah pertemuan antara pimpinan Komisi II dengan Ketua Fraksi Parpol di Senayan.

Apakah semua parpol peserta pemilu secara otomatis berhak mengusung calon presiden, atau sebaliknya harus ada syarat-syarat persentase jumlah perolehan suara untuk dapat mengusung capres (presidensial threshold)?

KPK mengusulkan agar negara dapat membantu pendanaan partai politik (Parpol). Diusulkan, supaya 50 persen dana Parpol ditanggung negara.

Menengok latarbelakang para hakim MK yang tertangkap, ada benang merah dengan parpol yang seolah terputus. Akil Mochtar adalah mantan politikus partai Golkar, demikian juga Patrialis Akbar juga mantan petinggi di PAN.

Pansus RUU Pemilu akan mengundang empat Parpol baru untuk meminta masukan terkait parliamentary treshold atau ambang batas parlemen dan presidential treshold.

DPD RI telah disusupi dan dikuasai partai politik (Parpol). Akibatnya, kepentingan partai membunuh aspirasi daerah.

Masuknya partai politik (parpol) ke DPD RI membuat marwah lembaga tersebut tidak ada bedanya dengan DPR RI. Untuk itu, DPD diminta untuk dibubarkan.