Kelima BUMN tersebut oleh Kemenkeu dimasukkan ke dalam klaster infrastruktur
Menurutnya, pembangunan untuk ruas tol Kayu Agung memakan anggaran hingga Rp2,004 triliun. Sementara Ciawi sekitar Rp996 miliar.
Kalangan dewan mempertanyakan langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya (Persero) yang terus menerus mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.
Bagaimana Waskita Karya bisa meningkatkan performance-nya ke depan? Apakah bisa mencari proyek sendiri di luar penugasan yang benar-benar bisa menyehatkan perusahaan?
Rangkas sejahtera Indonesia Sejahtera
Jangan sampai (pembentukan SugarCo: red) terus membebani negara karena sering meminta penyertaan modal negara (PMN).
Ke depannya, PMN hanya akan diberikan sesuai kinerja perusahaan dan penugasan, sehingga direksi tidak punya mentalitas selalu dibantu negara.
Harus ada langkah tegas untuk menghentikan Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya.
Banyak cara yang dapat dilakukan oleh BUMN dalam hal mendapatkan bantuan financial seperti Kredit Modal Kerja, MTN bahkan bantuan dari mitra bisnis dari luar negeri. Tidak harus tergantung dengan PMN.
Tujuh BUMN ini meliputi PT Waskita Karya Rp3 triliun, PT PII Rp1,08 triliun, PT SMF Rp2 triliun, PT Adhi Karya Rp1,97 triliun, PT Hutama Karya Rp23,85 triliun, Perum Perumnas Rp1,56 triliun, dan PT PLN Rp5 triliun.