Organisasi apapun yang bertujuan mengancam keutuhan NKRI harus dibubarkan tanpa terkecuali.

Ransomware merupakan malware yang memiliki kemampuan untuk mengunci komputer atau mengenkripsi file untuk mengelabui penggunanya.

Permasalahan cyber nasional menjadi salah satu isu strategis yang berpotensi mengancam keamanan cyber di Indonesia bahkan NKRI.

Kementeriannya sedang mempersiapkan regulasi untuk membendung semua gerakan anti Pancasila dan NKRI di semua perguruan tinggi.

Pangan merupakan fondasi penting dan alat untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI

Pemerintah disebut serius dalam pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, HTI dianggap telah merongrong kedaulatan NKRI.

Deklarasi ini sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi dalam menjaga kesatuan NKRI

Indonesia berpedoman pada empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

KKN Kebangsaan ini memiliki misi khusus untuk merajut Persatuan dan Kesatuan NKRI

Oesman Sapta : Anggota MPR Dilantik Harus Memiliki Politik Kebangsaan

Jakarta - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang melantik dua anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu yakni,Drs.Erwin TPL Tobing dan Jimmy Demianus IJIE dari Fraksi PDI-P mewakili Kalimantan Barat dan Papua Barat pada 26 Juli, di Ruang Delegasi, Plaza Nusantara, Gedung MPR,DPR dan DPD,Jakarta Selatan.

Erwin Tobing menggantikan dr Karolin Margret Natasa yang mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI fraksi PDI-P dan terpilih menjadi Bupati Landak, Kalimantan Barat. Sementara, Jimmy Demianus IJIE, anggota MPR sisa masa jabatan tahun 2014 - 2019 mewakili PDI-P dari daerah pemilihan Papua Barat. Pelantikan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan peraturan MPR RI agar para anggota dilantik mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota MPR pengganti antar waktu.

Oesman Sapta mengatakan, Erwin yang merupakan mantan petinggi Polri dan Jimmy merupakan anggota aktivis yang kaya akan kreativitas dan wawasan akan melaksanakan tugas kenegarawanan, dimana di lembaga MPR tempat berkumpul mereka yang mewakili kepentingan MPR, DPR, dan DPD. "Dari sisi konstitusional dan moral, setiap anggota MPR dalam berpolitik harus berpolitik kebangsaan," kata Oso, panggilan akrab Osman Sapta.

Oso menyebutkan, kita boleh berbeda dari asal daerah atau berbeda dari asal fraksi, tapi ketika lembaga pemusyawaratan ini tujuan kita hanya satu yakni, Indonesia kita cita-citakan. " Indonesia yang memberikan jaminan setiap umat beragama dapat melaksanakan ibadahnya. Indonesia yang dicita-citakan memberi rasa keadilan bagi setiap warganegara dan Indonesia yang dicita-citakan tidak menciptakan kesenjangan dalam program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," paparnya.

Dikatakan Oso, selama ini dipahami bahwa pembangunan hanya berpusat di Pulau Jawa saja, telah menimbulkan kesenjangan dan sebagian masyarakat terusik rasa nasionalismenya. Namun patut kita bersyukur pada pemerintah saat ini bahwa praktek pembangunan yang tersentral di Pulau Jawa sudah tidak terjadi lagi.

"Seperti pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan dan pembangunan pabrik-pabrik di Papua, serta perbedaan harga minyak yang Rp 80 ribu di Papua, menjadi sama harganya dengan di Jakarta hanya Rp 8000."

Menurut Oso, tugas politik kebangsaan kita dalam menghilangkan kesenjangan sudah tidak seberat dulu lagi, tapi kesenjangan rasa kebangsaan di sebagian masyarakat kita masih jadi beban berat bagi. Ada sebagian masyarakat kita yang lengah, yang menurun dan bahkan menghilang rasa nasionalisme. Hal inilah yang bisa mengancam NKRI."Indonesia tidak mungkin makmur bila tidak ada kemakmuran di daerah-daerah," kata Oso.

Ia mengajak anggota MPR yang baru dilantik, setelah aktif di masyarakat untuk meningkatkan rasa nasionalisme, selain juga yang utama melakukan sosialisasi 4 pilar dan menggunakan momentum apapun untuk memperkuat persatuan di Indonesia. "Mari jadikan lembaga MPR agar menjaga ideologi dan konstitusi serta mengawal cita-cita bangsa," ujarnya mengakhiri.