Ada banyak kebijakan lain yang sudah disusun. Perlahan tapi pasti, semua akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini.

Karena itu ya kami berharap (kenaikan PPN) 12 persen itu tidak diterapkan ke semua usaha tapi mungkin kalau yang perusahannya sudah besar.

Tetapi kalau saya hitung-hitung, ya mitra kami ini ada beberapa yang memang kita jadikan skala prioritas untuk dipikirkan. Bagaimana agar didukung secara legislasi di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Jadi kita sedang berpikir sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga adhoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan. 

Apalagi, isu tambang ini menyita perhatian publik. Biasanya kalau sudah diputuskan, akan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ini soal kesinambungan program pemerintah. Prabowo-Gibran kan berjanji akan melanjutkan program Jokowi. Karena itu, APBN-nya harus dipastikan sesuai dengan janji-janji kampanye yang disampaikan.

UU Pengawasan Obat dan Makanan sendiri telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2019-2024. Namun, hingga kini pembahasannya masih dilakukan secara internal oleh DPR.

Saya dengar ada opsi mas Budisatrio mau di dorong kemudian berpasangan dengan Raffi Ahmad, ini kan masih usulan, yang saya kira masih sangat dinamis ya, ya tentu nama-nama tersebut bisa kita pertimbangkan.

Oh iya lah (percaya diri) masa kita takut dengan Ahok, kan enggak lah. kalau di Jakarta mungkin Ahok kuat, kalau di Medan kan siapa tahu.