Selain Henri Alfiandi, jaksa KPK juga berencana menghadirkan Korsmin Kabasarnas Letkol Adm Arif Budi Cahyanto dan Sekretaris Kabasarnas Ika Kusumawati.

KPK memastikan dakwaan terhadap ketiga tersangka sudah sesuai dengan alat bukti dan keterangan saksi yang dikumpulkan tim penyidik.

Komisi V DPR RI menyetujui adanya tambahan pagu anggaran untuk Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas sebagaimana hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Penyidik Puspom TNI masih berkoordinasi dengan KPK dan PPATK untuk menulusuri aset dan alirang uang Henri Alfiandi.

Hal itu didalami lewat pemeriksaan saksi Direktur CV Delima Mandiri William Widarta pada Senin (28/8). 

Uang suap proyek itu diduga diterima oleh Kepala Basarnas periode  2021-2023, Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Terdapat dua orang sebagai panitia lelang yang dipanggil sebagai saksi pada Senin (21/8). 

KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas RI tahun anggaran 2012-2018.

Pendalaman dilakuan lewat dua saksi yang diperiksa pada Selasa (15/8).