Ini penting agar terpenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Apa urgensinya? Ormas diatur dalam UU Ormas dan itu bukan lembaga bisnis. Ormas apapun itu tidak berbisnis. Ketika Pak Menteri memberikan prioritas kepada ormas keagamaan, berarti ada diskriminasi.

APBN itu jangan sampai habis hanya untuk gaji penyelenggara negara (PNS). Tapi, untuk penyelenggaraan negara. Karena itu, APBN harus berbasis program kerja, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan melalui Musrembang yang dipetakan oleh Bappenas RI.

Anak cucu para pahlawan kita di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu? Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak? Kapan akan dihargai hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu, Pak?

Dan tentu kita juga pada tahun 2025 nanti, apakah pemerintah akan fokus pada investasi padat karya atau padat modal? Kami berharap pemerintah dapat mengembangkan investasi padat karya, mengingat pengangguran kita sekarang banyak sekali Pak Menteri, bertambah.

Seorang pria warga negara asing (WNA) Inggris di Bali, membawa kabur truk dan menabrak gerbang tol hingga sejumlah pengendara di Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali.

Memang ada rencana atau permintaan penambahan dari Pemerintah dan Menteri Kelautan sekitar empat triliun lebih dan hampir semua anggota menyetujui ya dengan catatan penting agar penambahan itu tepat sasaran, infrastruktur, yang namanya perikanan harus nyampe ke bawah.

Tambahan anggaran ini, kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji merupakan tambahan anggaran yang akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan program penanaman modal.

Padahal baru saja di Kalimantan ditangkap beberapa orang WNA China kasus tambang ilegal emas yang secara terang-terangan menggunakan alat berat dan melibatkan sebanyak 80 orang, dimana sebagian TKA tidak memiliki visa kerja. Sekarang kejadian yang sama ditemukan lagi di Sulawesi Tengah.

Kepada pimpinan Komisi I DPR RI dan seluruh anggotanya, kami berharap ada usulan tambahan anggaran kami sebesar Rp117.126.478 miliar