Apabila Pemerintah Myanmar tidak memerhatikan seruan menghentikan aksi pelanggaran HAM ini, akan meminta Komite Nasional Perdamaian mencabut nobel Aung San Suu Kyi

Permintaan mundur itu sendiri merupakan buntut dugaan penyalahgunaan anggaran sewa rumah dinas Rp 330 juta yang dilakukan DB

Temuan soal dugaan penyalahgunaan sewa rumah dinas oleh salah satu komisioner berinisial DB senilai Rp 330 juta

Pengaduan itu diterima oleh Dumas KPK pada 28 Juni 2016

Komnas HAM  belum menarik kesimpulan apapun terkait insiden penyerangan kantor pemerintah oleh oknum anggota polisi versus Satpol PP Makassar.