Bisa cepat saja sebetulnya. Jadi sekarang setelah diterbitkannya Kepres tentang pemberhentian Saudara Hasyim, itu kemudian bisa menjadi dasar pemerintah untuk meminta DPR untuk segera memproses penggantian antarwaktunya Saudara Hasyim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, sebagai satu dari 10 instansi terbaik dalam program Pariwara Antikorupsi 2024.

Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, menyoroti bahwa proses transisi energi Indonesia bukanlah hal yang sederhana.

Komisi X DPR RI menyoroti rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang mengusulkan GBK menjadi proyek strategi nasional (PSN) di tahun 2025.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, harus konsisten memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sambas.

Di Sambas, sedang dibangun sejumlah infrastruktur, salah satunya Jembatan Sambas Besar yang hampir selesai. Jadi, Bapak/Ibu sekalian tidak serta merta apa yang ada (pembangunan infrastruktur) di Sambas hari ini, semua terjadi begitu saja.

Jangankan disahkan di tingkat Paripurna DPR RI, wong rapat timus-timsin (tim perumus dan tim sinkronisasi) saja ditunda. Jadi belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan tingkat I di Pleno Komisi VII.

Kami serahkan kepada Polda Metro Jaya untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kami percaya hukum akan ditegakkan dengan benar.

Komisi VI DPR RI masih mendalami usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025.