Komisi X DPR RI mengkritik kebijakan pemecatan lebih dari seratus guru honorer di DKI Jakarta secara sepihak melalui sistem ‘cleansing’ atau ‘pembersihan’.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus memegang Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

Saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan, saya sangat menyoroti masalah anggaran kementerian dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengelolaan lingkungan dan sampah yang sangat minim.

Salah satu nama pendaftar Capim KPK yang paling menarik adalah mantan Ketua Komisi III DPR, Pieter C. Zulkifli Simabuea.

Seorang siswi SMP mengaku menjadi korban pencabulan yang dilakukan oknum polisi berpangkat Brigadir inisial K di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung (Babel).

Sulut ini merupakan daerah kepulauan. Jadi dibutuhkan mobile puskesmas seperti kapal. Tetapi yang paling penting saya pikir adalah soal sumber daya manusianya, karena kebutuhan dari tenaga kesehatan masih cukup tinggi.

Keputusan untuk memutus kontrak ratusan guru honorer tanpa solusi alternatif sangat disayangkan. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan perencanaan yang matang antara pemerintah pusat dan daerah.

Prinsipnya, RS dan Puskesmas tidak boleh menolak pasien, apapun kondisinya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi atas operasi masif aparat kepolisian terhadap pemberantasan narkoba.

Baiknya kebijakan itu diberlakukan ketika sistem pemantauan distribusi dan kategori kendaraan yang dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi serta sistem dan instrumen pembatasan BBM bersubsidi sudah siap.