Kader PDI Perjuangan (PDIP) mengirim surat terbuka kepada Megawati Soekarnoputri. Surat tersebut sebagai penolakan terhadap pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Parpol sebagai salah satu kunci keberhasilan Pilkada DKI dalam melahirkan seorang pemimpin yang merakyat. Apakah Pilkada DKI menghasilkan pemimpin yang amanah atau justru pemimpin otoriter?

PDI Perjuangan (PDIP) telah menuntaskan pembahasan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada 2017 termasuk Cagub DKI Jakarta.

Meski dinilai berhasil memimpin Kota Surabaya, namun Partai Golkar meragukan kemampuan kader PDI Perjuangan Tri Rismaharini memimpin DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengisyaratkan PDIP pada akhirnya akan menggandengkan kadernya Djarot Syaiful Hidayat (Djarot) dengan cagub dukungan partainya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia mengaku yakin PDIP segera mengambil keputusan mewujudkan pasangan Ahok-Djarot untuk didukungnya di Pilkada nanti.

PDIP dikabarkan akan mengusung pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan wakilnya Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI 2017. Bagaimana sikap kader PDIP khususnya warga DKI?

Ketum Partai Golkar Setya Novanto mendapat informasi bahwa PDIP mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan wakilnya Djarot Saiful Hidayat.

“Saya tidak ingin Jakarta dipimpin oleh gubernur yang tidak berpihak kepada rakyat tapi pada cukong-cukong dan pengembang,” kata Rachma

Calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta masih menjadi teka-teki di masyarakat khususnya partai politik (Parpol), kecuali partai pengusung Cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI, peta kekuatan para kandidat semakin terbaca. Berdasarkan kekuatan para calon, sehingga pemenang Pilkada DKI 2017 sulit diprediksi.