Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku, partainya tidak bersedia mengusung calon kepala daerah yang gratisan alias tanpa `mahar`.

Setelah Paripurna DPR membacakan surat Presiden Jokowi terkait pengajuan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN, Komisi I DPR melanjutkan fit and proper test.

PDIP memastikan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara bukan hasil transaksi politik Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala BIN dinilai sebagai transaksi politik Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Komisi Kepolisian Nasional mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara.

Nusron Wahid selaku Kepala BNP2TKI dinilai telah melanggar hukum tata negara.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto instruksikan Ketua DPR Ade Komarudin untuk mengawal pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Badan Intelijen Negara.

Pejabat negara yang masuk dalam Tim Sukses (Timses) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menjadi bumerang bagi calon incumbent tersebut.

DPR akan menindaklanjuti surat itu setelah Pimpinan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi, yang kemungkinan dilaksanakan pekan depan

Korporasi negara seperti BUMN tak boleh diseret untuk kepentingan politik, apalagi politik tingkat lokal. Demikian juga tugas sebagai Kepala BNP2TKI yang tak bisa disambi dengan kesibukan bermain politik.