Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, PPKM Darurat jangan hanya dilakukan di sektor hilir, melainkan upaya penanganan di hulu. Sebab, selama ini penanganan covid hanya terfokus pada perawatan bagi orang-orang terdampak positif covid yakni sektor hilir.

Sebab, dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2021, dijelaskan pelaksanaan TWK dilakukan atas kerja sama antara KPK dengan BKN.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mempertanyakan skenario besar atau grand design dalam menghadapi profil utang luar negeri dan jatuh tempo pada 5 hingga 15  tahun mendatang. Sebab rasio utang pemerintah terus mengalami peningkatan dari 30,2 persen  dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 menjadi 39,4 persen dari PDB pada tahun 2020, akibat defisit keuangan negara yang disebabkan pandemi Covid-19.

Provinsi Riau menjadi daerah yang penting untuk menjaga ketahanan pangan, baik nasional maupun daerah. Sebab, wilayah tersebut memiliki lahan yang sangat luas dan memungkinkan untuk dikembangkan.

Tumbuhnya korporasi petani menjadi salah satu program prioritas untuk membangun proses bisnis dari hulu ke hilir. Sebab Pertanian, merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.

Mark Lowcock mengecam kelompok negara kaya, G7, sebab gagal menghasilkan rencana vaksinasi Covid-19 secara luas. Dia memandang janji G7 menyumbangkan 1 miliar dosis hanyalah langkah kecil.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Drs H Anwar Hafid MSi merasa sangat berdosa dengan masyarakat di Morowali. Sebab, apa yang dilakukannya selama ini dalam memperjuangkan lahan transmigrasi yang didiami warganya hingga kini belum membuahkan hasil.

Pemerintah perlu mempersiapkan secara matang persiapan pembukaan seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sebab, masih banyak kepala daerah yang kurang paham persoalan kepegawaian.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Ir Iskandar Zulkarnain mengaku tidak bisa bekerja secara maksimal dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi masyarakat. Sebab, keberadaan badan yang dipimpinnya dalam melaksanakan kerja terbentur atau terhambat oleh beberapa aturan.

Sebab baik presiden, gubernur, bupati, dan walikota memiliki visi dan misi masing-masing.