HNW mengingatkan bantuan untuk menangani fakir miskin sebagai amanah UU Nomor 13 tahun 2011 haruslah bersifat terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pagi ini, Mendagri Tito Karnavian menunjuk Staf Menteri Bidang Pemerintahan Dr Suhajar Diantoro menjabat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.

Data-data tersebut akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0% di tahun 2024.

Demokrat dan SBY diserang lagi, karena mungkin banyak rakyat yang kangen era Bapak SBY dan Demokrat saat mereka bisa hidup enak (Kemiskinan turun drastis, pengangguran turun secara signifikan) tidak susah seperti sekarang.

Desa adalah sumber identifikasi masalah, akar pemasalahan pembangunan dimiliki oleh desa.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah, sedang, dan terus melakukan berbagai bentuk intervensi program antara lain melalui program perluasan kesempatan kerja dan program pelatihan vokasi dan produktivitas.

Adapun 5 kabupaten di NTT yang menjadi prioritas pengurangan kemiskinan ektrem yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Tengah.

Melalui data berbasis SDGs Desa diharapkan semua program dan bantuan pemerintah seperti BLT Dana Desa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jaring pengaman sosial lainnya betul-betul tepat sasaran.

Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa percepatan pembangunan wilayah Papua harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).

Kerbau Moa bisa dipasok ke berbagai daerah mengingat kebutuhannya terutama menjelang hari besar keagamaan, sangat tinggi.