Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (Pemda) serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos.

penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap hingga 20 Juli 2020

Komisi III DPR menyoroti penyaluran dana Covid-19 saat rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, KPK diharapkan melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana tersebut.

Jika tahap pertama penyaluran bansos Juli mendatang, maka tahap kedua akan dimulai pada bulan Oktober hingga berakhir Desember 2020

Selain mengecek penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Gus Menteri, begitu sapaannya juga melakukan pengecekan langsung pada ruang-ruang isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid 19.

Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 12 Juni 2020, KPK menerima total 303 keluhan terkait penyaluran bansos

BNI Syariah bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Titik melakukan beberapa penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19.

Penyaluran BLT Desa di desa Margalaksana ini menjadi contoh bagi desa-desa yang lain

Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan penyaluran bantuan secara simbolis untuk warga Denpasar terdampak pandemik Covid-19. Bantuan berupa sembako ini diserahkan kepada perwakilan warga, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Rabu (20/5).

Provinsi dengan presentase penyaluran BLT paling rendah adalah Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Aceh