Memang urgensi daripada adanya perubahan (revisi UU MD3) itu harus disampaikan kepada publik karena untuk apa kita membutuhkan adanya itu.

Aksi demo akbar sejumlah elemen masyarakat dinilai turut mempengaruhi proses hukum dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Dikatakan ARB, Dewan Pembina belum mengambil sikap apapun terkait dengan wacana pergantian Ketua DPR

PAN tidak keberatan jika dievaluasi terkait koalisi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu terkait aksi demo akbar pada 4 November yang lalu.

Pembubaran aksi massa saat demo akbar pada 4 November yang lalu dinilai sebagai penghinaan terhadap para ulama dan habaib yang dilakukan oleh Istana.

Pasca demo akbar sejumlah Ormas Islam pada 4 November yang lalu, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Polri dan TN.

‏@Rizkygitulo bercuit, apanya yang di kudeta? #KudetaGagal niat rakyat hanya ingin pemimpin harus ada saat rakyat menuntut hukum ditegakkan, tapi #PresidenKemana

Partai NasDem menyatakan siap menanggung risiko jika tidak lolos ke DPR terkait usulan Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen minimal tujuh persen.

TNI dan Polri juga akan turut berpartisipasi pada pelaksanaan Apel Akbar Santri

Tokoh Golkar Akbar Tanjung meminta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan permintaan maaf.