Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan penghargaan kepada para transmigran teladan dan pembina permukiman transmigran teladan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) siap berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keinginannya untuk bekerja sama dalam melakukan pencegahan praktik korupsi di setiap unit kerja di lingkungan Kemendes PDTT

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus Partai PErsatuan Pembangunan (PPP), Irgan Chairul Mahfiz terkait kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah tahun anggaran 2018.

Bantuan kemanusiaan terus mengalir untuk korban bencana gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tidak ketinggalan para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) turut bergerak cepat membantu korban gempa di Pulau Seribu Mesjid tersebut

Untuk meningkatkan iklim investasi, Indonesia - Malaysia terus melakukan hubungan bilateral. Dalam hal ini Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo bersepakat dengan Minister of International Trade and Industry (MITI) H.E. Darell Leiking dari Kedutaan Besar Malaysia Bahagian Perdagangan untuk membuat satu desk Malaysian Invesment Indonesia tujuannya untuk mengatasi persoalan investasi yang dihadapi kedua negara tersebut

Kenaikan anggaran Dana Desa menjadi Rp 73 triliun pada tahun 2019 nanti menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang diberi mandat oleh Presiden RI Joko Widodo telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada para transmigran yang menghuni di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita, Kawasan Transmigrasi di Bengkulu Utara, Bengkulu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur PT Pembangkit Jawa-Bali(PT PJB) Irwan Agus Firstantara terkait kasus suap pembangunan PLTU Riau-1.

Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana yang cukup besar sejak 2015 lalu melalui program dana desa yang diberikan langsung ke desa untuk pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di desa. Sedikitnya Rp 187 triliun telah digelontorkan hingga tahun 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita telepon saluler (HP) Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Penyitaan berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.