Sikap pembangkangan hukum oleh sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai berdampak pada rusaknya citra partai kader tersebut. Apalagi jelang pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

Pembangkangan hukum yang dipertontonkan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi ancaman dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019 mendatang. Sebab, hal itu bisa merusak soliditas partai.

Penasihat hukum terdakwa Lucas menilai dari penuturan ahli ‎pidana, bukti-bukti yang dihadirkan Jaksa KPK belum memenuhi standar pemeriksaan berdasarkan digital forensik.

Para pejabat China juga menolak keras tekanan AS untuk menerima mekanisme penegakan hukum untuk memantau apakah Beijing melaksanakan janjinya.

Kementerian Perdagangan dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa laporan itu didasarkan pada hukum domestik AS dan bukan perjanjian WTO dan aturan multilateral.

Artis yang juga Caleg dari PAN, Mandala Shoji diminta menyerah dan mempertangjawabkan perbuatannya di mata hukum.

Elite PKS menganggap putusan partai lebih mulia jika dibanding dengan peradilan hukum. Bahkan, PKS kampanyekan ke seluruh kader untuk tidak taat pada putusan pengadilan.

Hukum tidak lagi menjadi panglima di tanah air. Namun, saat ini hukum dinilai sudah menjadi alat politik penguasa. Dimana, hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi teman koalisi dan menekan lawan politik.

Rezim pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah memakai hukum sebagai alat politik kekuasaan. Dimana, hukum hanya menekan yang dianggap sebagai lawan politik penguasa.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri diduga terlibat dalam persekongkolan atas pembangkangan terhadap hukum.