Banyak contoh bisa kita jadikan pelajaran. Organisasi yang perjalannya berburu kerjasama dengan pihak di luar organisasi, kepengurusannya akan diwarnai konflik.

Jadi setiap 18 Desember, kita memperingati Hari Migran Internasional yang diperingati seluruh dunia untuk memberi peringatan kepada seluruh dunia untuk memenuhi hak-hak pekerja migran.

Meski masih dalam suasana pandemi Covid-19 ini, DWP Setjen DPD RI dapat menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik meskipun dalam kondisi yang masih terbatas.

Hegemoni politik yang tidak relevan dengan semangat demokrasi ini harus kita akhiri. Bahwa benar konstitusi mensyaratkan partai politik sebagai kendaraan politik capres, tapi Parpol tidak bisa mengklaim menjadi pihak yang paling baik dan paling berjasa dalam membangun demokrasi.

Kalau kondisi ini terus berlanjut, maka penerimaan negara dari sektor migas akan terancam merosot. Sementara net impor migas akan semakin tinggi. Sedang target satu juta barel minyak per hari di tahun 2030 tinggal menjadi mimpi. Ini adalah kondisi yang tidak kita inginkan.

Saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen atas diserahkannya KWP Award 2021, ini adalah bagian dari kepercayaan teman teman wartawan, saya menerima KWP award 2021 sebagai legislator Media Darling, semoga kerja sama yang sudah baik dapat kita tingkatkan.

Fokus utama kita concern di pendidikan karena 20 persen anggaran terkait pendidikan ini belum jelas dipakai untuk pendidikan negara masih belum maksimal terkait investasi pendidikan.

Teknologi digital merupakan katalis untuk tujuan global. Dimana, teknologi digital melekat pada 17 target dari TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan 169 target dalam Agenda 2030. Penanganan pandemi Covid-19 menyadarkan kita betapa tentang pentingnya percepatan mewujudkan masyarakat digital.

Semoga grand design yang telah disusun dapat menjadi rujukan bagi program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan yang akan kita masifikasi di tahun-tahun mendatang.

Karena itu, jika ingin memutus mafia tanah, kita perlu kembali pada intisari Pancasila yakni gotong royong para pemangku kepentingan.