Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penandatanganan ini dilakukan di tengah peringatan puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2020, pada Senin (10/8) di Gedung BJ Habibie, Jakarta, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin melalui sambungan virtual.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, instruksi Presiden Jokowi agar kepala daerah menyiapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, merupakan langkah tepat dalam menyikapi masih tingginya penyebaran virus Covid-19 di tanah air.

Jokowi mengatakan untuk jumlah turis mancanegara yang datang ke Indonesia penurunannya mencapai lebih dari 80%

Presiden Jokowi memerintahkan ibu ibu PKK untuk ikut mendampingi dan menjadi agen sosialisasi kampanye nasional penggunaan masker di seluruh Indonesia

DPD RI diminta untuk memanggil para pihak terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan kontestasi Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini menjadi momentum untuk menampilkan pesta demokrasi dengan gaya baru.

Wakil Presiden (Wapres) Ma`ruf Amin meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu untuk mempersiapkan fatwa terkait vaksin Covid-19 yang sedang disiapkan pemerintah.

Pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 diharapkan tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran virus Covid-19.