PDIP tidak keberatan jika Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Tanpa PAN, Kabinet Kerja berjalan baik.

Usulan itu sendiri berhasil disahkan menjadi UU Pemilu oleh DPR setelah fraksi pendukung pemerintah yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB Hanura dan NasDem mengawalnya.

PDIP menilai Partai Amanat Nasional (PAN) sudah tidak memiliki hubungan kerja sama dengan partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut Menteri asal PDIP ini, Pemerintah setidaknya memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu. Yakni, kata Tjahjo, lantaran aturan undang-undang yang tidak lagi memadai.

KPK sendiri masih meyakini Ali Fahmi maish berada di dalam negeri. Pasalnya, Ali Fahmi masih masuk dalam daftar pihak yang dicegah berpergian ke luar negeri.

Undangan sudah ditandatangani Ketum REPDEM yang juga anggota DPR Komisi III Masinton Pasaribu dan telah disebar kepada seluruh DPD dan DPC REPDEM se Indonesia.

Diduga telah merugikan keuangan negara, BPK diminta untuk melakukan audit investigasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi PDIP Pilkada 2018 mendatang bukan hanya untuk memenangkan sehingga menghalalkan segala cara.

Poltikus PDIP meminta agar Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu memperdebatkan sikap Kapolri Jenderal Tito Karnavian.