PDIP mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri panggilan Pansus Hak Angket DPR. Hal itu untuk mengklarifikasi temuan Pansus Angket KPK.

PDI Perjuangan (PDIP) mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) dalam memberangus tindak kejahatan korupsi.

Selain mengeluarkan uang agar dimenangkan dalam lelang proyek di Bakamla, PT MTI juga pernah mengeluarkan uang hampir Rp 24 miliar ke Politikus PDIP

Yang menjadi sasaran pemukulan pada isu 5.000 senjata adalah institusi Badan Intelijen Negara (BIN) yang kini dipimpin oleh Jenderal Budi Gunawan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati. Sementara pada isu Nobar yang menjadi “korban” adalah PDIP dan Megawati.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto membenarkan perihal pergantian pimpinan Pansus Angket KPK dari Masinton Pasaribu kepada Eddy Kusuma Wijaya.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) kembali melakukan rotasi atau pergantian terhadap pimpinan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Batu Nunggal Eddy Rumpoko menginjakan kakinya di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Minggu (17/9) dinihari

Politikus PDIP menegaskan tidak pernah memiliki niat untuk membekukan KPK. Termasuk menghalang-halangi proses penyelidikan kasus tindak kejahatan korupsi yang sedang ditangani KPK.

Politikus PDIP kesal kepada pimpinan KPK karena tidak dipanggil sebagai "dewan terhormat" dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.