16 orang itu hingga kini masih diperiksa secara intensif di Polda Metro Jaya.

Mencabut IUP itu bukan kewenangan Satgas atau Menteri Investasi/Kepala BKPM, apalagi kalau dasarnya hanya selembar Keputusan Presiden.

Laporan itu terkait keputusan pencabutan izin tambang oleh Bahlil.

Laporan itu terkait pencabutan ribuan izin tambang.

Idealnya pendidikan dikelola oleh satu Kementerian saja. Karena banyak pihak sekolah, universitas islam yang cukup kewalahan dalam berbagai aspek, karena aturan dua duanya itu harus diikuti.

Ini perlu diantisipasi agar tidak menjadi bumerang, ketika ada proses pemindahan itu dengan beragam persoalan.

Ini menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi di Rusia. Bahwa berbeda pilihan itu biasa saja. Dengan dukungan teknologi tinggi tingkat kecurangan bisa ditekan dan ini berarti pemilunya semakin demokratis.

Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah, tetapi terakhir sekali saja itu.

Hal itu didalami penyidik saat memeriksa Ema Sumarna pada Kamis 14 Maret 2024.

KPK sebut pernyataan itu keliru karena tidak ada fakta hukum.