Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan bakal menjerat Lippo Group sebagai korporasi terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta.

KPK menyebut pemerintahan kabupaten Bekasi atau pihak yang berwenang bisa saja mencabut perizinan proyek Meikarta yang saat ini sedang terjerat kasus hukum.

KPK mengingatkan agar pemerintahan kabupaten Bekasi untuk mengkaji ulang perizinan proyek Meikarta. Hal itu menyusul adanya tindak kejahatan korupsi dalam proses perizinan bisnis milik Lippo Group itu.

KPK meyakini uang suap perizinan Meikarta bersumber dari Lippo Group sebagai korporasi. Untuk itu, KPK bakal terus menggali dugaan keterlibatan Lippo Group.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan keterlibatan Lippo Group sebagai korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami dugaan keterlibatan Lippo Group sebagai korporasi dalam kasus suap perizinan Meikarta.

CEO Lippo Group James Riady mengaku pernah menemui Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang merupakan sebagai tersangka kasus suap perizinan Meikarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa CEO Lippo Group James Riady terkait kasus suap perizinan Meikarta. Penyidik KPK ingin mendalami dugaan keterlibatan James.

Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengakui pernah bertemu dengan CEO Lippo Group James Riady terkait perizinan proyek Maikarta.

KPK memanggil CEO Lippo Group James Riady terkait kasus suap perizinan Meikarta. James memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi bagi sembilan tersangka kasus itu.