Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki babak baru.

Dalam rangka mewujudkan politik bersih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar masyarakat tidak memilih para caleg yang memiliki rekam jejak sebagai koruptor.

Dalam rangka menyelamatkan PPP, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) dengan Paradigma Baru Connecting Moslem Berbasis Dakwah, Sosial, Ekonomi dan Pendidikan, meminta seluruh elite melakukan dialog.

Sikap politik Partai Demokrat yang bermain dua kaki pada Pemilu serentak 2019 adalah atas perintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Agar lolos parliamentary threshold atau ambang batas suara minimal untuk masuk parlemen, maka seluruh partai politik harus memiliki seni tinggi dalam menghadapi Pemilu serentak 2019 mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilih ganda pada pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

Partai Golkar Kabupaten Bogor menemukan sejumlah masalah krusial dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan untuk Pileg dan Pilpres 2019.

Hasbiallah Ilyas menilai bimbingan teknis antara DPR RI dan DPRD untuk menjaring kebutuhan suara kelompok milenial.

Jair Bolsonaro akan mewakili Partai Sosial Liberal dalam pemilu mendatang dan telah mendukung undang-undang pengendalian senjata yang melonggarkan dan kebijakan anti-aborsi.

KPK mempertanyakan partai politik yang mengusung mantan napi koruptor sebagai Caleg pada Pemilu 2019 mendatang.