Anggota Komisi IV DPR RI Muslim mengaku kecewa sebab panen raya yang terjadi di tahun ini tidak membuat petani gembira, bahkan resah, dikarenakan harga gabah yang anjlok. Ia khawatir hal ini bisa membuat guncangan ekonomi di kalangan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti kewenangan pemerintah pusat terkait sektor lingkungan hidup dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengatakan dana besar dari pemerintah untuk program Kartu Prakerja harus dapat mendorong kreatifitas para PMI yang pulang ke desanya di tanah air.

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro mengkritisi kebijakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang membolehkan pekerja berusia 45 ke bawah kembali bekerja seperti sedia kala dan beraktifitas di luar rumah.

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu meminta pemerintah segera menyetop relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di bandara.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, keputusan Pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan bukan tanpa sebab. Keputusan itu dinilai untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyesalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan DPR semangat dan fokus dalam menangani pandemi global Covid-19 yang tengah melanda Indonesia.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta seluruh 575 Anggota Dewan untuk turut serta dalam bergotong royong melawan Covid-19 di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, Omnibus Law bidang Pendidikan tinggi bertujuan untuk mendorong lahirnya konsep penerapan riset dan inovasi di perguruan tinggi, untuk selanjutnya terhubung dengan dunia industri sebagai pengguna.