Sistem Pertahanan Rakyat Semesta

Hal itu disampaikan menanggapi rencana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berencana merekrut Novel Baswedan Cs sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Lodewijk lalu berbicara soal tugas dan fungsinya sebagai Pimpinan DPR bidang Korpolkam. Mulai dari Komisi I, II dan III. Juga terkait Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin oleh Prabowo Subianto dan kinerja aparat kepolisian.

Awalnya, tali asih yang diberikan Rp2,5 juta per keluarga, kemudian ditambah Megawati pribadi sehingga totalnya Rp5 juta per keluarga.

Pernyataan itu nenyusul sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berencana menarik 56 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) polri.

Sebab, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana untuk menarik 56 pegawai KPK yang tidak TWK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Bareskrim Polri.

Niat baik ini harus diapresiasi, dan DPD RI sangat mendukung atas langkah ini. Permasalahan nantinya ada yang tidak bersedia direkrut, itu masalah lain yang pasti upaya Kapolri untuk merekrut pegawai KPK yang tidak lulus TWK adalah langkah yang harus kita dukung.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang membuat perubahan reformatif atau ke arah lebih baik di jajaran Korlantas.

Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di lapangan agar memiliki kebijaksanaan dan menghindari tindakan represif dalam menjalankan tugas.