Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiudin menerima audiensi dengan kuasa masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak proyek pelebaran jalur Pantura di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Lohbener.

Dari BPK alhamdulillah kami bisa mendapatkan predikat WTP 11 kali secara berturut-turut dari tahun 2013.

Tata Kelola Kebudayaan Nasional Harus segera Diperbaiki

tindakan Ketua PN Pematang Siantar sudah sepantasnya segera diperiksa oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pada saat kita tinjau beberapa produk makanan, kami ambil untuk dilakukan pengetesan, ternyata ditemukan juga masih ada dijual di tengah masyarakat kita di tengah pasar bahan makanan yang mengandung produk-produk bahan berbahaya seperti formalin dan boraks.

Jadi semuanya ini yang terpenting adalah bagaimana pemetaan negara terhadap wilayah mana, daerah mana dengan komoditi apa yang menjadi unggulan bagi tanaman di situ atau produk-produk desa tersebut.

Kalau nggak salah kemarin saya sudah tanda tangan sebagai Prolegnas Prioritas 2025 kepada Baleg.

Kejagung mendalami peran pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R dalam kasus suap pemberian vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur.

Kita lihat nanti siapa, ada apa, yang pasti akan ada hal-hal yang mengejutkan.

Dengan penguatan lewat undang-undang maka pekerjaannya semakin menjadi lebih jelas, termasuk tentu alatnya semakin canggih.