Penolakan AS mengeluarkan visa merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan perjanjian Markas Besar PBB 1947 yang mengharuskan Washington mengizinkan pejabat asing masuk ke negara itu untuk urusan PBB.

Komjen Listyo menyebut tujuan penerbitan surat telegram ini untuk menjelaskan tindakan yang harus dihindari guna mencegah korupsi.

Modus dengan mengurus surat penerbitan bank, enam tersangka diamankan Polda Metro Jaya.

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dinilai menjadi solusi alternatif sebagai mesin penggerak perekonomian.

KPK membutuhkan waktu selama 2 tahun dan 11 bulan untuk menangani kasus korupsi Garuda, terhitung sejak penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) pada 16 Januari 2017

Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI secara resmi menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Dadang Prayitna selaku pejabat Kepala Bagian (Kabag) Penerbitan kepada Sartomo sebagai pejabat Kabag yang baru.

Pengumuman Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan daftar nama pejabat yang masuk dalam pembatasan visa, namun kabar itu membuat saham AS anjlok.

Pimpinan DPR menilai wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Penerbitan peraturan Kepmenaker nomor 291 tahun 2018 disinyalir amis monopoli dan rasuah. Diduga aroma rasuah tercium lantaran Kepmen itu diberlakukan tanpa adanya PP sebagai aturan turunan dari UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Ratusan mahasiswa dari BEM se-Jakarta menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menolak wacana penerbitan Perppu KPK.