PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mendapat berbagai tuduhan negatif. Perusahaan plat merah itu dikabarkan telah melakukan diskriminasi terkait dana program CSR terhadap perbaikan sarana ibadah.

Dana bagi Partai Politik (Parpol) perlu direalisasikan untuk penguatan demokrasi sekaligus pencegahan korupsi. Di era Orde Lama dan Orde Baru, Parpol diberi fasilitas oleh negara.

39 Ribu Pendamping Desa Dikerahkan Untuk Sukseskan Padat Karya Tunai Dari Dana Desa

Kenyamanan Masyarakat Desa Dalam Manfaatkan Dana Desa Menjadi Keinginan Dari Kemendes PDTT

Kenaikan suku bunga The Fed menunjukan ekonomi Amerika Serikat mengalami perbaikan, sehingga membuka potensi aliran dana mengalir dari pasar negara berkembang ke AS.

Mantan Walikota New York, Amerika Serikat, Michael Bloomberg siap menggelontorkan dana sebesar $4,5 juta

Empat program prioritas Kemendes tersebut yakni Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), pembangunan embung, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dengan program dana desa yang sedang dijalaninya ini, Menteri Desa mengatakan, telah banyak perubahan yang signifikan di desa. Terjadi perubahan draktis pada sektor  infrastrukturnya

Selaku Dirut PT Telkom, Alex J Sinaga juga musti diperiksa atau dimintai keteranganya terkait dugaan itu. Sebab jika tidak, hal itu dikhawatirkan bakal merugikan PT Telkom sendiri.

Dugaan ketidakadilan itu, kata dia,  tak ayal seperti jaman penjajahan.‎ Secara moral kebangsaan seharusnya PT Telkom tidak membeda-bedakan ras, suku agama dan antar golongan.