Komisi VII DPR meminta pemerintah memastikan stabilitas harga minyak dan gas (migas) yang akan diimpor dari Amerika Serikat (AS).

Komisi VII DPR menyoroti rencana pemerintah terkait rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India senilai Rp 24,66 triliun

Komisi V DPR mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah terobosan dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang di Bali.

PDI Perjuangan menegaskan sumber pendanaan program MBG berasal dari pos anggaran pendidikan sebagaimana tertuang dalam regulasi resmi negara.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mengaku geram atas berulangnya praktik kekerasan oleh debt collector atau mata elang (matel) terhadap nasabah.

Pemerintah perlu memperkuat kerja sama intelijen internasional dalam mencegah adanya jalur penyelundupan narkoba di tanah air.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya pemulihan sistem pembayaran dan peredaran uang di wilayah terdampak bencana.

Komisi IX DPR meminta percepatan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat di Jambi.

DPR RI menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Jika situasi semakin tidak terkendali, pemerintah perlu segera menyiapkan langkah evakuasi ke tempat yang lebih aman.