Tindakan dua anggota Polri yang berasal dari Polres Ambon dan Polres Pulau Lease yang diduga menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menuai kecaman dari Pimpinan DPR RI.

Temuan Polri mengenai dugaan penyimpangan anggaran dana otsus harus diperhatikan. Hal itu dapat dilakukan melalui proses pengawasan secara ketat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Bukan menjadi rahasia umum kalau masih banyak oknum termasuk pejabat BPN yang diduga sering ”bermain” dengan para mafia pertanahan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja tim kepolisian, khususnya Polda Bali, Polres Denpasar, dan Polsek Denpasar Selatan, dalam mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap Dwi Farica Lestari (23).

Terobosan yang luar biasa ini ditargetkan berjalan mulai April 2021, sebagai bagian dari program 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khaerul Saleh, kasus yang melibatkan Kapolsek Astanaanyar Kompol YPD itu memalukan.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan, hal itu perlu menjadi sorotan akibat tewasnya seorang prajurit TNI Prada Ginanjar Arianda saat kontak bersenjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya pada Senin (15/2) lalu.

Polri belum rincikan identitas 11 tersangka dan terkait proses penangkapan

Pasca Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri, posisi Kabareskrim Polri masih kosong. Banyak pihak menyebut Kabaharkam Komjen Agus Andrianto sebagai sosok yang layak untuk menjabat sebagai Kabareskrim.

Polri harus selektif dalam menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.