Mana ada program partai melakukan pelecehan seksual dan melakukan korupsi? Sama seperti yang terjadi pada kasus Mardani Maming yang kini berstatus DPO KPK

Sri Mulyani tidak perlu melakukan reaksi berlebihan terhadap pihak yang menyerukan boikot bayar pajak. Apalagi sampai meminta mereka untuk tidak tinggal di Indonesia.

Rencana penambahan frekuensi fase awal tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juli hingga Agustus mendatang di sejumlah sektor penerbangan keberangkatan Jakarta.

Tentu aturan yang dibuat ini wajib ditaati oleh semuanya, karena semua perusahaan atau lembaga yang menyelenggarakan sistem elektronik, wajib terdaftar. Tapi ada banyak yang meragukan Kemenkominfo berani untuk memblokir aplikasi-aplikasi besar tersebut.

Pada tahap awal gelombang pertama fase kepulangan tersebut, Garuda Indonesia menerbangkan sedikitnya 1.500 jemaah yang terbagi dalam 4 (empat) kloter jemaah haji asal Solo, Padang, dan Jakarta.

Dia menegaskan, Indonesia sudah jelas berpaham demokrasi. Tidak etis apabila kemudian disamakan dengan dinasti politik Sri Lanka.

Yang punya kewenangan secara hukum untuk menentukan, menilai dan menyatakan presidential threshold bertentangan dengan UUD 45 bukan partai politik, tokoh politik, atau masyarakat, tapi MK.

Dulu, atas nama rakyat, mereka membuat, menyetujui dan mendukung Presidential Threshold. Sekarang, atas nama rakyat, mereka mendadak anti Presidential Threshold. Jadi sebenarnya keinginan rakyat itu yang mana? Atau ini keinginan pribadi dengan mengatasnamakan rakyat?

Ancaman penjara dalam pasal menghina presiden seharusnya tidak menjadi polemik. Terlebih, menghina tidak dapat dibenarkan baik secara ajaran agama maupun adab di masyarakat.