Presiden mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali atau harus sekian kali. Karena itu dinamis.

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang wajar dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Kolaborasi antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan ini jadi kunci mewujudkan sektor jasa keuangan yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan.

Anggota Komisi IX DPR RI Muazim Akbar menyoroti tingginya praktik keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal melalui wilayah perbatasan Kalbar.

Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

Wakil ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap PTS termasuk kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Pemantauan langsung dinilai penting untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu, sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran hebat yang meluluhlantakkan ratusan rumah warga di Kemayora

RUU Polri dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara.

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan.