Kita harus tunggu RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Menhan nanti selesai.

Karena kita ketahui, penataan kelembagaan merupakan prgram prioritas pertama dari Kapolri Sigit. Penataan kelembagaan yang baik dan berkelanjutan akan menopang jalannya program prioritas lainnya, yakni peningkatan kinerja penegakan hukum.

Kita patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bareskrim Polri yang kembali menunjukkan kinerja terbaiknya dalam memerangi peredaran narkoba di Tanah Air.

Jadi undang-undang ini sedang kami kaji dan kami dalami poin-poin mana saja yang berubah. Dan tentunya minggu ini dan minggu depan adalah masa pembahasan Panja RUU TNI.

Kami mendorong Komdigi untuk segera mengaktifkan atau mengoptimalisasikan komite pelaksana yang diamanatkan oleh Perpres 32 2024 yang saya sebutkan tadi.

Polisi harus transparan dan bekerja secara profesional, agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang.

Membahas persiapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU), atau perhitungan ulang surat suara (PUSS), dan rekapitulasi ulang surat suara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 pasca hasil keputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025.

Tentu kami, Komisi X DPR RI, mendorong agar keamanan kampus dibenahi agar insiden kekerasan tidak terjadi di lingkungan akademik.

Kita minta penyidik segera ungkap dan bongkar kasus ini. Jangan ditutup-tutupi

Kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, seperti di Universitas Kristen Indonesia (UKI), ataupun di lingkungan perguruan tinggi manapun di Indonesia, merupakan peristiwa yang seharusnya tidak terjadi.